Disharmonisasi Relaksasi Norma Undang-Undang
DINAMIKA konflik level mulut dalam persaingan pemenangan pilpres dan pileg 2024 yang semakin keras terkesan berawal dari disharmonisasi tafsir terhadap…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
DINAMIKA konflik level mulut dalam persaingan pemenangan pilpres dan pileg 2024 yang semakin keras terkesan berawal dari disharmonisasi tafsir terhadap…
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di jelaskan…
Irman Gusman. Foto: MI/Mohamad Irfan Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai melawan perintah pengadilan dengan mencetak surat suara tanpa adanya…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini,…
Dengan demikian, status Walikota Solo sekaligus kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR mengaku tengah melakukan penyusunan draf revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan…
Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…
Jakarta – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang P. Wiratraman buka suara soal gugatan batas usia capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) yang sedang diproses Mahkamah Konstitusi (MK). Herlambang memandang aturan itu sebagai open legal policy atau kebijakan yang bersifat terbuka.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian materiil Pasal 169 ayat 1 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) untuk nomor perkara 104/PUU-XXI/2023.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.