Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • uu pemilu
  • Page 2

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: uu pemilu

  • Berita

Disharmonisasi Relaksasi Norma Undang-Undang

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

DINAMIKA konflik level mulut dalam persaingan pemenangan pilpres dan pileg 2024 yang semakin keras terkesan berawal dari disharmonisasi tafsir terhadap…

Continue reading
  • Berita

Aturan Presiden Boleh Kampanye Debatebel, DPR Sarankan Revisi UU Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di jelaskan…

Continue reading
  • Berita

Pemilihan Anggota DPD di Sumbar Dinilai Berpotensi Inkonstitusional, Kenapa?

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Irman Gusman. Foto: MI/Mohamad Irfan Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai melawan perintah pengadilan dengan mencetak surat suara tanpa adanya…

Continue reading
  • Berita

MK Diminta Batalkan Pasal 515 UU Pemilu yang Melarang Golput

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini,…

Continue reading
  • Berita

Gibran Dicalonkan Partai Lain Tetap Sah, KPU: Di UU Tidak Ada Persyaratan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Dengan demikian, status Walikota Solo sekaligus kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai…

Continue reading
  • Berita

Baleg Beberkan Tiga Poin Utama Revisi UU Pilkada

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR mengaku tengah melakukan penyusunan draf revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan…

Continue reading
  • Berita

Kuasa Hukum Proklamasi ikuti sidang Judicial Review UU Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah…

Continue reading
  • Berita

Soal Gugatan Batas Usia Capres, Pengamat Sebut MK Tak Pernah Konsisten Soal Open Legal Policy

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang P. Wiratraman buka suara soal gugatan batas usia capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) yang sedang diproses Mahkamah Konstitusi (MK). Herlambang memandang aturan itu sebagai open legal policy atau kebijakan yang bersifat terbuka.

Continue reading
  • Berita

Legislatif dan Yudikatif Jadi Perbandingan, MK Diminta Batasi Usia Capres-Cawapres Sampai 65 Tahun

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian materiil Pasal 169 ayat 1 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) untuk nomor perkara 104/PUU-XXI/2023.

Continue reading
  • Berita

MK Tidak Terima Gugatan Hapus Presidential Threshold UU Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.