Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • uu pemilu
  • Page 3

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: uu pemilu

  • Berita

Partai Ummat Akan Gugat Ambang Batas Parlemen 4 Persen ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Partai Ummat bakal menggugat ambang batas partai politik lolos parlemen atau parliamentary treshold dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading
  • Berita

UU Pemilu Kerap Digugat ke MK, KPU: Idealnya Sebelum Masuk Tahapan Pemilu Biar Gak Was-was

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi regulasi yang sering digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi itu terjadi saat mendekati waktu pelaksanaan Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Gerakan Generasi Milenial Harap MK Ubah Batas Usia Capres-Cawapres 30 Tahun

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 30 tahun. Alasannya, mereka menilai sudah saatnya kaum milenial terlibat aktif dalam perhelatan politik pada Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Muncul Gugatan Baru ke MK, Pelanggar HAM Dilarang Ikut Pilpres

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan yang diajukan tiga warga negara soal syarat menjadi calon presiden (capres). Mereka meminta MK melarang pelanggar HAM menjadi capres sekaligus menetapkan batas usia maksimum kandidat adalah 70 tahun.

Continue reading
  • Berita

MK Tegas Larang Kampanye di Tempat Ibadah, Ini Alasannya

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tempat ibadah dan fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye. Hal ini disampaikan MK dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong pada Selasa (15/8/2023).

Continue reading
  • Berita

DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

Jakarta – DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Continue reading
  • Berita

Sidang Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, MK Minta Keterangan Presiden dan DPR

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan usia calon wakil presiden (Cawapres) dan Calon Presiden (Capres). Sidang tersebut berlangsung pada Selasa (1/8/2023) siang, dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Continue reading
  • Berita

MK Tolak Gugatan Muchdi PR soal Presiden 2 Periode Bisa Jadi Cawapres

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR soal syarat calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Continue reading
  • Berita

Partai Buruh Uji Materi “Presidential Threshold” ke MK Pekan Depan, Jadi Gugatan ke-31

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Partai Buruh akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden pada Kamis (20/7/2023) pekan depan.

Continue reading
  • Berita

KSP Tegaskan Pilkada Tetap November 2024 Meski Bawaslu Usul Penundaan

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penundaan Pilkada 2024 saat menghadiri rapat yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP). Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tetap mempersiapkan Pilkada 2024 sesuai yang diatur undang-undang.

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.