Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menyidangkan gugatan UU Pemilu. Merespons itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap plus dan minus dari sistem pemilu terbuka (coblos caleg) dan sistem pemilu tertutup (coblos partai).
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. MK pun diminta menolak uji materi itu agar Pemilu tetap dilakukan dengan mencoblos nama calon anggota legislatif, bukan gambar partai politik.
Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim khawatir gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda menunda Pemilu 2024.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan terkait presiden dua periode bisa menjadi wakil presiden. MK menolak permohonan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono aliad Muchdi PR dan Sekjen Berkarya Fauzan Rahmansyah.
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan perwakilan DPR yang menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menyatakan penolakan terhadap pemilihan legislatif (Pileg) sistem proporsional tertutup. MK bakal menggelar sidang lanjutan gugatan uji materi atas ketentuan pileg menggunakan sistem proporsional terbuka itu pada hari ini.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bakal digelar pada Kamis, 24 Januari 2023. Dalam sidang gugatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka itu, Fajar menyebut hakim akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.