UU Pilkada | DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Revisi UU Pilkada, Fokusnya Tak Lagi Soal Majukan Pilkada

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu9 mins

Revisi UU Pilkada menunggu sikap pimpinan DPR. Ini seiring Mahkamah Konstitusi tetap menegaskan Pilkada November 2024. JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan…

Masa Jabatan Terpangkas, Kepala Daerah Gugat UU Pilkada ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Jakarta, CNN Indonesia –Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 11 Kepala…

Putusan MK Membuat 48 Pimpinan Daerah Bisa Menjabat Lebih Lama

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

MK mengabulkan uji materi salah satu pasal di UU Pilkada sehingga 48 pimpinan daerah hasil Pilkada 2018 dan baru dilantik…

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: UU Pilkada

Revisi UU Pilkada, Fokusnya Tak Lagi Soal Majukan Pilkada

Masa Jabatan Terpangkas, Kepala Daerah Gugat UU Pilkada ke MK

Putusan MK Membuat 48 Pimpinan Daerah Bisa Menjabat Lebih Lama