Agar ‘Keinginan’ Megawati Terwujud, PDIP Diminta Pelopori Penghapusan Presidential Threshold

Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sindiran terhadap partai politik lain yang mengusung capres bukan dari kader partainya sendiri.

Menanggapi sindiran Megawati, pengamat politik Refly Harun memberikan permisalan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Jika KIB tiba-tiba mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maka PAN dan PPP akan ragu, terkait dengan elektabilitasnya yang tidak terlalu tinggi.

“Sama seperti KIB kalau tiba-tiba nanti Airlangga yang mau dimajukan sebagai calon presiden nanti PAN dan PPP bilang nanti dulu, bagaimana elektabilitas Airlangga Hartarto, itu soalnya,” ungkapnya.

Agar ‘keinginan’ Megawati terkait partai lain bisa mengusung kadernya sendiri terwujud, maka sebaiknya PDIP menjadi pelopor penghapusan presidential threshold 20 persen, dan membuat aturan baru.

“Jadi kalau kita mau fair tolong pelopori menghilangkan presidential threshold, buat aturan semua partai politik peserta pemilihan itu harus mengajukan kadernya,” ucap Refly Harun.

Ketika presidential threshold dan aturan baru tersebut telah dibuat, maka harapan Megawati akan bisa terwujud, tapi tetap harus ada ruang untuk calon non-partai.

“Dengan demikian orang-orang yang independen itu bisa direkrut, dimasukkan dulu sebagai kader dia, begitu caranya, tapi buka juga ruang bagi calon perseorangan atau calon independen,” ujarnya. 

“Jadi kadang-kadang berpikir tuh nggak komprehensif, jadi kalau kita bicara komprehensifnes maka kita akan paham kenapa orang mencalonkan kader sendiri,” tandasnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Rabu (11/1).

Artikel ini telah tayang di NewsWorthy dengan judul “Agar ‘Keinginan’ Megawati Terwujud, PDIP Diminta Pelopori Penghapusan Presidential Threshold”: Agar ‘Keinginan’ Megawati Terwujud, PDIP Diminta Pelopori Penghapusan Presidential Threshold (wartaekonomi.co.id)