Aktivis HAM Sebut Isu LGBT Dipolitisasi Menjelang Pemilu 2024

Jakarta – Advokat dan Aktivis Hak Asasi Manusia Bivitri Susanti mengatakan pembahasan Ranperda Anti-LGBT merupakan cara politikus untuk mengaet sentimen publik. Apalagi isu tersebut digulirkan menjelang tahun politik 2024. 

“Masyarakat harus paham bahwa isu seperti ini memang seringkali digunakan sebagai isu politik,” ucapnya saat ditemui di Hotel Tamarin, Kamis, 2 Februari 2023. 

Bivitri juga mengatakan bukan hanya isu LGBT, isu yang menarik sentimen keagamaan lainnya juga sering masuk dalam agenda politik menjelang pemilu 2024. Seperti yang pernah diteliti oleh Michael Buller dari Inggris kata Bivitri, yang mengamati kemunculan perda-perda syariah.

“Dia memang penelitiannya bukan tentang LGBT, tapi tapi pada Syariah ya. Tapi poinnya sama bahwa paling mudah dibangkitkan emosinya supaya orang memilih orang lain, sentimen yang orang yang menimbulkan fanatisme,” ucapnya.

Bivitri menduga peraturan-peraturan yang sentimental dan fanatisme ini sengaja dibikin oleh politikus ke publik lantaran mereka tidak mampu membicarakan isu-isu yang lebih subtantif. Sehingga, kata Bivitri, politikus bersangkutan merasa lebih baik membicarakan isu LGBT, ataupun isu lainnya.

“Sengaja dilakukan politikus yang nggak bisa ngomong substansi, dia nggak bisa nggak ngomongin bagaimana pendidikan yang lebih baik. Jadi ngomongin LGBT aja,” ucap Bivitri menggambarkan kondisi tertentu.

Bivitri menyebut publik perlu menyikapi yang tepat terkait fenomena pemanfaatan isu-isu sentimentil. Tujuannya kata Bivitri, menghindari pemanfaatan partisipasi publik. 

“Fenomena ini mesti dipublikasikan supaya orang sadar bahwa orang-orang itu dipergunakan oleh para politisi yang bersangkutan,” ucapnya. 

Artikel ini telah tayang di Tempo.co dengan judul “Aktivis HAM Sebut Isu LGBT Dipolitisasi Menjelang Pemilu 2024”: https://nasional.tempo.co/read/1687150/aktivis-ham-sebut-isu-lgbt-dipolitisasi-menjelang-pemilu-2024.