KPU Hanya Beri Akses Terbatas Silon ke Bawaslu

PUBLICANEWS, Jakarta – KPU hanya memberikan akses terbatas untuk Bawaslu bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) lantaran ada data pribadi seseorang yang harus dilindungi.

“Dalam pencalonan anggota legislatif, ada banyak dokumen yang terkategori informasi yang dikecualikan,” kata komisioner KPU Idham Holik dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10).

Idham menjelaskan hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut mengatur kewajiban bagi setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

“Pengecualian itu adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, maka dapat mengungkap rahasia pribadi,” ujarnya.

Informasi publik yang dikecualikan itu, ia menambahkan, mulai dari riwayat pribadi dan kondisi anggota keluarga, riwayat pengobatan maupun perawatan kesehatan fisik dan psikis, hingga catatan menyangkut kegiatan satuan pendidikan formal dan non-formal.

“Dokumen ijazah, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dan lain-lain adalah dokumen persyaratan calon anggota legislatif yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik,” Idham menjelaskan.

Sejak 18 Juli 2013 lalu, KPU telah menerbitkan surat dinas kepada Bawaslu untuk mempersilakan mengakses dokumen caleg selama 24 jam, jika ditemukan ada dugaan awal dokumen palsu atau tidak benar.

“Jika Bawaslu menyerahkan temuan atas dugaan awal pemalsuan atau ketidakbenaran dokumen pencalonan ke KPU, KPU juga akan mengomunikasikan kepada parpol yang mengajukan daftar calon anggota legislatif,” ujar Idham. (jay)

*Artikel ini telah tayang di laman Publica News dengan judul “KPU Hanya Beri Akses Terbatas Silon ke Bawaslu”: https://www.publica-news.com/berita/pemilu/2023/10/26/59699/kpu-hanya-beri-akses-terbatas-silon-ke-bawaslu.html