Fenomena Pengusaha di Parlemen dan Ancaman bagi Demokrasi

Para pengusaha yang menjadi anggota parlemen cenderung membawa agenda bisnis mereka ke dalam proses legislasi.

Harian Kompas, 1 Oktober 2024, mengangkat topik yang mencemaskan tentang maraknya dinasti politik dan pengusaha di parlemen.

Artikel itu mengungkapkan, 34,8 persen anggota DPD dan DPR RI terpilih periode 2024-2029 memiliki kekerabatan politik, dengan DPD memiliki tingkat kekerabatan lebih tinggi (42,8 persen) dibandingkan DPR (31,2 persen).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kuatnya pengaruh dinasti politik, tetapi juga menunjukkan semakin besarnya keterlibatan pengusaha di lembaga legislatif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas demokrasi, keadilan, dan sistem merit yang sangat vital bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Indonesia sangat memerlukan demokrasi yang substansial, yang didukung oleh kapasitas dan kapabilitas para pemimpinnya yang mumpuni.

Tanpa hal ini, kemajuan bangsa akan sulit tercapai. Namun, fenomena yang terungkap saat ini justru menunjukkan tren yang berlawanan dengan kebutuhan ini. Dominasi pengusaha dan praktik dinasti politik di parlemen membawa risiko jangka pendek dan jangka panjang yang perlu segera diatasi.

Dalam jangka pendek, masuknya pengusaha ke parlemen dan posisi-posisi strategis pemerintahan membawa risiko konflik kepentingan yang akut.

Para pengusaha yang menjadi anggota parlemen cenderung membawa agenda bisnis mereka ke dalam proses legislasi. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sektor bisnis mereka, seperti deregulasi yang berlebihan atau pengurangan pajak untuk industri tertentu.

Akibatnya, kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan segelintir elite ekonomi daripada masyarakat luas.

Perlu rambu-rambu ketat

Fenomena revolving door, di mana terjadi perpindahan antara posisi di sektor publik dan swasta, juga menjadi masalah serius. Mantan pejabat pemerintah yang bergabung dengan perusahaan swasta sering kali membawa informasi dan koneksi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis.

Sebaliknya, pengusaha yang menjadi pejabat publik mungkin membawa bias kepentingan bisnis ke dalam pengambilan keputusan pemerintah. Praktik ini merusak integritas proses demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Para pengusaha yang menjadi anggota parlemen cenderung membawa agenda bisnis mereka ke dalam proses legislasi.

Dalam konteks politik dinasti, kecenderungan mewariskan kekuasaan politik dalam lingkaran keluarga atau kerabat dekat menciptakan hambatan bagi individu-individu berbakat di luar lingkaran tersebut untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik.

Akibatnya, kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat menurun karena posisi-posisi strategis tidak selalu diisi oleh individu yang paling kompeten.

Dampak jangka panjang dari fenomena ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Dominasi pengusaha dan praktik dinasti politik di parlemen dapat mengakibatkan erosi sistematis fondasi demokrasi Indonesia.

Ketika lembaga legislatif didominasi oleh kepentingan bisnis dan ikatan kekeluargaan, fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi lemah. Parlemen yang seharusnya menjadi representasi rakyat berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan segelintir elite.

Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok-kelompok yang telah mapan secara ekonomi, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas terabaikan. Ini bisa menciptakan ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik jangka panjang.

Sistem merit, yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, juga terancam oleh dominasi pengusaha dan praktik dinasti politik di parlemen. Ketika akses ke posisi-posisi kunci lebih ditentukan oleh koneksi bisnis atau ikatan keluarga daripada kompetensi dan prestasi, motivasi generasi muda mengembangkan diri dan berkontribusi pada negara bisa menurun.

Ini tidak hanya merugikan individu-individu berbakat, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas yang diperlukan untuk memajukan bangsa.

Dalam konteks global, praktik-praktik ini dapat merusak citra Indonesia di mata internasional. Negara mitra dan investor asing mungkin mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi. Hal ini bisa berdampak negatif pada investasi asing dan kerja sama internasional yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi pembenahan

Untuk mengatasi ini, diperlukan serangkaian langkah strategis dan reformasi sistemik.

Pertama, penguatan regulasi. Perlu dibuat undang-undang yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan bagi anggota parlemen dan pejabat publik.

Regulasi ini harus mencakup pembatasan yang jelas terhadap keterlibatan dalam kegiatan bisnis selama menjabat, serta periode cooling off yang wajib dijalani sebelum beralih ke sektor swasta. Ini memang agak dilematis jika pembuat regulasi diminta membatasi dirinya sendiri. Perlu dorongan politik dari luar parlemen yang kuat.

Sistem merit, yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, juga terancam oleh dominasi pengusaha dan praktik dinasti politik di parlemen.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Implementasi sistem yang mewajibkan pengungkapan aset dan kepentingan bisnis secara detail bagi semua pejabat publik dan anggota parlemen. Informasi ini harus dapat diakses oleh publik untuk memastikan pengawasan yang efektif. Aspek ini juga membutuhkan KPK, aparat hukum, lembaga lain, termasuk media, yang lebih kuat dari yang ada sekarang ini.

Ketiga, reformasi sistem pemilu. Perlu dipertimbangkan pembatasan terhadap kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat petahana atau memiliki konflik kepentingan bisnis yang signifikan. Sistem pemilu juga perlu dirancang untuk mendorong partisipasi kandidat-kandidat baru yang berkualitas.

Keempat, penguatan partai politik. Mendorong partai melakukan kaderisasi yang lebih baik dan menerapkan sistem merit dalam pemilihan kandidat. Partai harus didorong untuk menjadi institusi yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan sekadar kendaraan politik bagi elite ekonomi.

Kelima, pendidikan politik. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang pentingnya memilih wakil rakyat berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kekayaan atau nama keluarga.

Keenam, penguatan lembaga pengawas. Memperkuat peran dan independensi lembaga, seperti KPK, Ombudsman, dan Bawaslu, dalam mengawasi praktik-praktik yang berpotensi merugikan demokrasi.

Ketujuh, pemberdayaan masyarakat sipil. Memberikan ruang yang lebih besar bagi organisasi masyarakat sipil dan media independen untuk melakukan pengawasan dan kritik terhadap proses politik. Perlindungan hukum yang kuat bagi aktivis dan jurnalis yang mengungkap praktik korupsi dan nepotisme diperlukan.

Kedelapan, reformasi birokrasi. Memperkuat sistem merit dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil untuk memastikan bahwa posisi-posisi kunci diisi individu yang kompeten dan berintegritas.

Kesembilan, kebijakan antinepotisme. Memberlakukan kebijakan yang membatasi penempatan anggota keluarga dalam posisi-posisi pemerintahan, terutama dalam satu lembaga atau departemen yang sama. Semangat reformasi dan Tap MPR anti-KKN yang dihasilkannya perlu diperkuat dan digaungkan lagi.

Selanjutnya, evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja anggota parlemen dan pejabat publik, dengan mekanisme pemberian sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi atau bisnis.

Implementasi langkah-langkah ini tentu akan menghadapi tantangan dan resistensi dari pihak-pihak yang telah mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada. Namun, demi masa depan demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia, reformasi untuk mencegah bahaya di atas adalah sebuah keharusan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat, termasuk para pemimpin politik, aktivis, akademisi, dan masyarakat luas, untuk mendorong perubahan ini.

Rahmat Mulyana, Dosen IAI Tazkia dan Associate Indef

*Artikel ini telah tayang di laman Kompas.id dengan judul “Fenomena Pengusaha di Parlemen dan Ancaman bagi Demokrasi”:https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/23/fenomena-pengusaha-di-parlemen-dan-ancaman-bagi-demokrasi?open_from=Opini_Page