Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Deconstitute
  • Page 3

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Penulis: Deconstitute

  • Berita

DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Bersuara soal Revisi UU Pemilu

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diharapkan ikut disuarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Continue reading
  • Berita

Bangun Data Informasi Bawaslu Jadi Pusat Kecerdasan Pengawasan Pemilu

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

ANGGOTA Bawaslu RI, Puadi menyampaikan bahwa paradigma lama terkait data dan informasi (datin) hanya dianggap sebagai gudang data atau dokumentasi harus diubah. “Ke depan,…

Continue reading
  • Berita

Demokrasi Indonesia Kehilangan Arah tanpa Teladan Moral

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu4 mins

PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai gagasan mengenai pentingnya politik keteladanan menjadi sangat mendesak di tengah maraknya…

Continue reading
  • Berita

Pemohon Tambahkan Komparasi Nota Kesepahaman Berbahasa Asing

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun…

Continue reading
  • Berita

MK Diminta Uji Konstitusionalitas Aturan Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu6 mins

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dinilai bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum…

Continue reading
  • Berita

Jimly Dorong Penghargaan Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu3 mins

KBRN, Jakarta: Ketua Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG) Jimly Asshiddiqie mengatakan, perlunya menggeser paradigma penghargaan dari pejabat menuju…

Continue reading
  • Berita

Reformasi Total Polri Dinilai Syarat Mutlak Keberlangsungan Demokrasi

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu4 mins

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. (Foto: Tangkapan layar/Instagram/@cisaofficial) Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for…

Continue reading
  • Berita

Kaidah Penyelenggaraan Pemilu

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu9 mins

M. Afifuddin, Ketua KPU RI. TIMES JAKARTA, JAKARTA – Proses pemilu tidak pernah usai. Meskipun KPU telah menyelesaikan seratus persen penyelenggaraan…

Continue reading
  • Berita

DPR dan Pemerintah Sebut UU TNI Batasi Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit TNI

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu13 mins

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aturan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU Pemilu Momentum Rombak Mekanisme Seleksi KPU dan Bawaslu

Deconstitute5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu3 mins

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari 30 organisasi seperti Perludem, Pusako FH Universitas Andalas, Puskapol UI,…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.