ICW Kritik KPU Ulur Waktu Revisi Aturan Caleg yang Dibatalkan MA
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tak kunjung juga merevisi Peraturan KPU Nomor…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tak kunjung juga merevisi Peraturan KPU Nomor…
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum belum merevisi putusan Mahkamah Agung Pasal 11 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun…
Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat imbauan kepada partai peserta Pemilu 2024 untuk merevisi nama bakal…
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan TNI terlibat dalam menyejukkan suasana jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden ingin TNI menekan…
Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat dari lembaga survei Demostat Indonesia menilai wilayah Jawa Timur merupakan barometer penentuan Pemilihan Umum…
Jakarta – Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPU dan Bawaslu memiliki…
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo mewanti-wanti pentingnya data aset digital seperti perilaku konsumen untuk dijaga. Pasalnya, data tersebut…
Dinamika menuju Pemilu 2024, hari-hari belakang ini, demikian seru –kadang pula memanas. Bagaimanpun dinamikanya, pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu…
Jakarta – Pemerintah sepakat Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah bakal berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang direvisi…
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.