KPU Sumut Siap Hadapi Gugatan Paslon Edy-Hasan di MK
MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut…
Kondisi ruang sidang PHPU Pilkada di Panel 1, Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025)(Shela Octavia) JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah warga Kota…
Jakarta – Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%…
Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di…
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersyukur tidak ada gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, KPU bisa langsung…
Suara.com- Keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menimbulkan euforia. Banyak yang menilai itu menjadi purifikasi demokrasi…
Pengalaman MK bukan baru kali ini saja. Bahkan, di pileg kemarin juga jumlahnya hampir sama Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi…
Jakarta – KPU merilis angka partisipasi Pilkada 2024 sebesar 68 persen, lebih rendah dibanding pemilihan sebelumnya saat pandemi yaitu 76 persen…
Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2024 besok. Ada 47 sidang yang digelar besok, termasuk sengketa Pilkada Depok, Bekasi…
TEMPO.CO, Jakarta – Pada Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.