Adili Sengketa Pilkada 2024, Hakim Konstitusi Tak Bisa Disuap
Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di…
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersyukur tidak ada gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, KPU bisa langsung…
Suara.com- Keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menimbulkan euforia. Banyak yang menilai itu menjadi purifikasi demokrasi…
Pengalaman MK bukan baru kali ini saja. Bahkan, di pileg kemarin juga jumlahnya hampir sama Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi…
Jakarta – KPU merilis angka partisipasi Pilkada 2024 sebesar 68 persen, lebih rendah dibanding pemilihan sebelumnya saat pandemi yaitu 76 persen…
Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2024 besok. Ada 47 sidang yang digelar besok, termasuk sengketa Pilkada Depok, Bekasi…
TEMPO.CO, Jakarta – Pada Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…
Partai politik diminta mempersiapkan diri agar mampu memberikan pilihan calon beragam bagi masyarakat pada Pemilihan Presiden 2029. JAKARTA, KOMPAS —…
Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Analisis Politik Universitas Jenderal Soedirman Prof. Sofa Marwah mengemukakan penghapusan ambang batas pencalonan presiden…
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kaget MK hapus ambang batas syarat pencalonan presiden 20 persen. (IDN Times/Amir Faisol) Follow IDN Times…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.