Berita | DECONSTITUTE

Putusan MK Harus Diikuti Penguatan Kaderisasi di Partai

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

Partai politik diminta mempersiapkan diri agar mampu memberikan pilihan calon beragam bagi masyarakat pada Pemilihan Presiden 2029. JAKARTA, KOMPAS —…

Pakar: Ambang batas dihapus diharapkan perkuat demokrasi partisipatoris

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Analisis Politik Universitas Jenderal Soedirman Prof. Sofa Marwah mengemukakan penghapusan ambang batas pencalonan presiden…

Gerindra Singgung Inkonsistensi MK soal Presidential Threshold Dihapus

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu5 mins

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kaget MK hapus ambang batas syarat pencalonan presiden 20 persen. (IDN Times/Amir Faisol) Follow IDN Times…

DKPP Terima 790 Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama 2024. Dari ribuan pengaduan,…

Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029….

Baleg DPR Sebut ‘Bola’ Putusan MK Kini di Presiden dan Ketum Parpol

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta: Bola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas atau threshold untuk pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil…

Strategi Cegah Konflik Kepentingan Hakim MK di Gugatan Pilkada

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari mendatang. Menangani sidang sengketa Pilkada 2024 itu,…

Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil…

Fokus Awasi Sidang Sengketa Pilkada, Masa Tugas MKMK Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memperpanjang masa tugas Majelis Kehormatan MK (MKMK) hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan masa…

Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu15 mins

Jakarta – Tahun 2024 telah menjadi tahun penuh tantangan bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Tiga peristiwa politik besar—Pemilu,…

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

Putusan MK Harus Diikuti Penguatan Kaderisasi di Partai

Pakar: Ambang batas dihapus diharapkan perkuat demokrasi partisipatoris

Gerindra Singgung Inkonsistensi MK soal Presidential Threshold Dihapus

DKPP Terima 790 Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 2024

Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres

Baleg DPR Sebut ‘Bola’ Putusan MK Kini di Presiden dan Ketum Parpol

Strategi Cegah Konflik Kepentingan Hakim MK di Gugatan Pilkada

Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024

Fokus Awasi Sidang Sengketa Pilkada, Masa Tugas MKMK Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024