Aturan Pendanaan Pilkada Bersumber dari APBD Konstitusional
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor…
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang…
Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (constitutional engineering), menyusul dihapusnya ketentuan ambang batas minimal persentase…
Jakarta: DPR bersama pemerintah segera merevisi undang-undang (UU) terkait pemilihan umum (pemilu) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penghapusan…
Sudah 32 kali MK konsisten tidak mengabulkan permohonan perubahan ataupun penghapusan ”presidential threshold”. Akankah MK berubah sikap pada pengujian kali…
Jakarta, CNN Indonesia –Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan empat permohonan uji materi terkait pengaturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang…
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama. Dengan…
Evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem ini membawa manfaat besar dalam memperkuat demokrasi lokal,…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara pengujian konstitusionalitas ketentuan presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 belum sepenuhnya tuntas. Namun, wacana untuk memisahkan pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.