Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) bakal menempuh sejumlah langkah hukum apabila KPU RI kembali menyatakan partai baru itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Salah satu langkah hukum yang akan ditempuh adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan penundaan Pemilu 2024 yang sudah dianulir Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
JAKARTA – Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengakui bahwa masih ada 616.743 pemilih yang tercatat berulang kali alias data ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU RI pada Selasa (18/4/2023). Data ganda ini akan dihapus sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
JAKARTA – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim bakal membantu kerja-kerja pengawasan tahapan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), khususnya mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang baru saja direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat nasional pada Selasa (18/4/2023).
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima empat permohonan pengujian formil dan materiel UU No 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan pada 31 Maret 2023 lalu.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak berhak dan berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat di negara lain. Putusan itu atas permohonan mantan Jaksa Agung Marzuki Darrusman dkk.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima laporan rinci Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik dari dalam maupun luar negeri. Total, saat ini tercatat ada 205.853.518 DPS.
Jakarta – Partai Berkarya membantah dengan tegas gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penundaan Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pesanan pihak tertentu. Partai Berkarya mengeklaim gugatan tersebut merupakan upaya mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu 2024.
Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengklaim pihaknya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus wewenang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. Kendati begitu, putusan itu tetap berlaku dan dijalankan sejak dibacakan.
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuat peraturan KPU (PKPU) yang isinya memudahkan persyaratan bagi seseorang untuk daftar menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024.
Jakarta – Sidang gugatan Partai Berkarya terhadap KPU RI terkait penundaan Pemilu 2024 ditunda. Persidangan ditunda karena belum lengkapnya berkas kedua pihak.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.