Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Gugatan uji materiil norma ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini.
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Sidang tersebut akan digelar hari ini, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 868.545 pemilih telah meninggal dunia.
Jakarta – Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berpandangan organisasi masyarakat (Ormas) tetap dapat mengajukan upaya hukum meskipun tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Ormas.
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menuntut Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah untuk mengundurkan diri. Koalisi menilai perbuatan Guntur mengubah putusan telah mencoreng kepercayaan terhadap MK.
JAKARTA – Ratusan buruh dari puluhan serikat pekerja menggeruduk Mahkamah Konstitusi guna menyaksikan sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden terkait Uji Materi PERPPU Cipta Kerja oleh 13 Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh/Pekerja.
JAKARTA – Pemilu 2024 diwarnai hasil survei yang dirilis oleh beragam lembaga survei.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons terkait rencana Partai Buruh untuk melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Sidang lanjutan perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 soal pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA — Seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal yang mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam UU Pemilu. Gugatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan Pemilu 2024.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.