Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Perppu Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam rapat Paripurna yang dilaksanakan,Selasa (4/4/2023) ini.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengapresiasi terkait pengesahan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Perppu Pemilu yang telah menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI. Tito mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, ia berharap UU yang baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap PDIP bergabung dengan koalisi besar yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan etik kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Senin (3/4/2023).
Jakarta – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan adanya koalisi gemuk di Pemilu 2024 tidak menjamin kemenangan. Menurutnya, kemenangan ditentukan oleh sosok calon presiden.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) berpeluang untuk gabung. Prabowo merasa KIB dan KIR satu frekuensi.
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie menilai perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cerminan dari kemarahan DPR terkait putusan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan etik kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada Senin (3/4/2023).
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asy’ari. DKPP menilai, Hasyim terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu terkait pernyataannya soal sistem proporsional tertutup.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.