Prinsip Negara Hukum dalam Demokrasi
”Jika hukum disingkirkan, negara hanyalah gerombolan perampok besar”. Lewat pernyataan ini, Aurelius Augustinus dari Hippo (354-430) menggarisbawahi peran esensial dan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
”Jika hukum disingkirkan, negara hanyalah gerombolan perampok besar”. Lewat pernyataan ini, Aurelius Augustinus dari Hippo (354-430) menggarisbawahi peran esensial dan…
Penting untuk diperhatikan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan cerminan sistem pemerintahan. Bisakah kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?…
Dalam sidang uji materi UU Pilkada, MK menyampaikan agar jika dilakukan perubahan sistem pada pilkada, sebaiknya DPR yang melakukan. JAKARTA,…
Wacana untuk mengubah sistem pilkada menjadi dipilih oleh DPRD seperti berlaku di era Orde Baru perlu dikaji mendalam. Oligarki menguat,…
JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi tetap akan menerima pendaftaran sengketa hasil pilkada meskipun diajukan lewat dari batas waktu yang ditentukan…
JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya ada enam persoalan yang terjadi selama pemilihan kepala daerah yang kemungkinan besar dijadikan dalil oleh pasangan…
JAKARTA, KOMPAS – Kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Erna Lisa Halaby-Wartono dalam Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan…
KEMENANGAN kotak kosong pada Pilkada 2024 yang bercalon tunggal dinilai bukan sebuah yang tak masuk akal atau absurd sebagaimana disampaikan Anggota Komisi…
JAKARTA, KOMPAS — Rendahnya tingkat partisipasi publik di Pemilihan Kepala Daerah 2024, terutama di wilayah perkotaan, memperlihatkan kecenderungan warga untuk menghukum partai…
Begitu pemungutan suara selesai digelar, MK langsung membuka pendaftaran sengketa hasil pilkada. Masa pendaftaran akan diterima hingga 18 Desember 2024….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.