Berita | DECONSTITUTE

Pakar Nilai Duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024 Sangat Sulit Terwujud

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Wacana duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 belakangan mencuat ke permukaan.

Fahri Hamzah Geram Hadar Cs Tuding Partai Gelora Diloloskan Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah geram dengan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay yang menuding partainya diloloskan menjadi peserta Pemilu 2024.

Partai Buruh Kaji Gugat Syarat Pendaftaran Capres ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berencana menggugat aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden dan Parpol Pengusung tidak Boleh Putus Hubungan?

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Relasi antara partai politik pengusung dengan presiden disebut sebagai suatu hal yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, relasi antara presiden dan partai politik pengusung dinilai tidak boleh terputus.

Analis Politik Sebut PDIP Memilih Simpan Capres, Pengumuman Last Minutes?

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu9 mins

JAKARTA – Analis politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan PDIP berpotensi besar sebagai koalisi tunggal di Pilpres 2024.

Bantah DPR, Perludem Tegaskan KPU Ditugasi Atur Dapil 2024 Lewat Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) secara mandiri.

Komisi II Menyindir soal UU Sering Dibatalkan: MK Gantikan DPR Saja

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan peraturan Undang-undang yang sudah dibentuk oleh DPR bersama pemerintah.
Ungkapan itu dia sampaikan ketika menyinggung soal perdebatan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang telah digugat di MK saat ini.

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita