Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan dalam rangka menyambut Pemilu 2024 pihaknya akan menggelar forum-forum dialog yang mendukung terwujudnya iklim demokrasi yang kondusif.
Jakarta – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi (MK) punya wewenang untuk menggelar persidangan gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
Jakarta – Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida) se-Indonesia menyatakan mendukung PPP pada Pemilu 2024 melalui gerakan ‘Hamida One color bersama PPP’. Dukungan tersebut disampaikan di acara Silaturahmi Nasional bersama Plt Ketua Umum DPP PP Muhamad Mardiono di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda.
JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan, semua pihak bebas menyampaikan aspirasinya soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari PDI-P.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penggugat uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menyempurnakan permohonan mereka.
Jakarta – Pakar Pemilu Aditya Perdana menilai tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Aditya, revisi atau penentuan sistem pemilu seharusnya dilakukan oleh DPR.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal memetakan TPS-TPS khusus untuk Pemilu 2024.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih tidak mengatur ulang alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024, meski sudah diberi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Tokoh nasional Rizal Ramli, mengatakan, jangan sampai kekuasaan menjadi cara untuk melemahkan demokrasi, dan perkembangan zaman serta teknologi bukan alasan untuk melupakan bahwa demokrasi harus dipahami dan ditegakkan.
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan keputusan yang diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), pada Maret 2021 lalu, menetapkan perihal capres-cawapres Golkar diserahkan sepenuhnya pada Ketua Umum, Airlangga Hartarto.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.