Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan Judicial Review Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Mahkamah Konstitusi.
Jakarta – Perludem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan kader parpol. Penggugat meminta sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup.
SOLO – Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Mahkamah konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia” pada Sabtu (10/12/2022) di Universitas Surakarta (FH UNSA), Solo. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum UNSA dengan menghadirkan pula narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan UNSA, yakni Sunny Ummul Firdaus dan Al Ghozali Hide Wulakada.
JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.
Jakarta – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan perlu adanya digitalisasi dalam Pemilu 2024. Perludem mengusulkan agar dilakukan pemilu dengan sistem e-voting.
JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan reformasi menjadi tonggak sejarah yang menandai runtuhnya sebuah ‘tabu politik’ dengan dilakukannya amandemen UUD 1945. UUD 1945 disebut telah sekian lama menjadi dokumen ‘sakral’ yang tidak tersentuh oleh arus perubahan.
Suara.com – Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referendum, menyatakan dirinya pesimis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR RI jika mereka mengajukan gugatan.
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa mengajukan gugatan soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – YouTube mengaku bakal memastikan masyarakat membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat” di platform mereka terkait Pemilu 2024 di Pemilu 2024.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.