Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 2

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

  • Berita

KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR

Deconstitute2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu4 mins

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan uji materi…

Continue reading
  • Berita

Patuhi Putusan MK, Puan Bakal Bahas Kuota 30 Persen Perempuan di Pimpinan AKD

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu8 mins

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar komposisi pimpinan dan anggota alat kelengkapan di…

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu5 mins

  PEMOHON uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Titi Anggraini, mengapresiasi putusan…

Continue reading
  • Berita

DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Bersuara soal Revisi UU Pemilu

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu3 mins

Pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diharapkan ikut disuarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Continue reading
  • Berita

Bangun Data Informasi Bawaslu Jadi Pusat Kecerdasan Pengawasan Pemilu

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu3 mins

ANGGOTA Bawaslu RI, Puadi menyampaikan bahwa paradigma lama terkait data dan informasi (datin) hanya dianggap sebagai gudang data atau dokumentasi harus diubah. “Ke depan,…

Continue reading
  • Berita

Demokrasi Indonesia Kehilangan Arah tanpa Teladan Moral

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu4 mins

PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai gagasan mengenai pentingnya politik keteladanan menjadi sangat mendesak di tengah maraknya…

Continue reading
  • Berita

Pemohon Tambahkan Komparasi Nota Kesepahaman Berbahasa Asing

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun…

Continue reading
  • Berita

MK Diminta Uji Konstitusionalitas Aturan Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu6 mins

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dinilai bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum…

Continue reading
  • Berita

Jimly Dorong Penghargaan Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu3 mins

KBRN, Jakarta: Ketua Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG) Jimly Asshiddiqie mengatakan, perlunya menggeser paradigma penghargaan dari pejabat menuju…

Continue reading
  • Berita

Reformasi Total Polri Dinilai Syarat Mutlak Keberlangsungan Demokrasi

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu4 mins

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. (Foto: Tangkapan layar/Instagram/@cisaofficial) Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • …
  • 196

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.