DPR dan Pemerintah Sebut UU TNI Batasi Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit TNI
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aturan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aturan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari 30 organisasi seperti Perludem, Pusako FH Universitas Andalas, Puskapol UI,…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat…
Ilustrasi jurnalis.(Freepik/user2846165) JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang…
PUBLICANEWS, Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementeria Komdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah menyusun…
Jakarta, CNBC Indonesia – Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 Atas Undang-Undang Nomor 19-2003 tentang BUMN akan dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam…
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menepis bahwa revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor…
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Jakarta, Beritasatu.com – Seorang warga bernama Tri Makno mengajukan uji materi terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan…
PENGAMAT Pemilu Nurlia Dian Paramita yang akrab disapa Mita mengatakan wacana perubahan sistem pemilu melalui Revisi Undang-Undang Pemilu harus mengacu…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.