Berita | DECONSTITUTE

Kotak Kosong di Pilkada, Tanda Inkonsistensi Demokrasi

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Kotak kosong di Pilkada dinilai mengurangi esensi demokrasi yang meniscayakan kompetisi. JAKARTA,KOMPAS — Pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menilai calon tunggal di…

Calon Parpol Tak Sesuai Aspirasi Publik, MK Diminta Hadirkan Kotak Kosong di Pilkada

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

Kotak kosong bisa jadi pendorong parpol untuk menghadirkan figur-figur terbaik kepada publik saat pilkada. JAKARTA, KOMPAS — Menjamurnya kontestasi pemilihan…

Perludem: Ketentuan Sulitkan Munculnya Kandidat Baru di Daerah dengan Calon Tunggal

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Meskipun masa pendaftaran ulang sudah dibuka tetap saja masih banyak daerah dengan calon tunggal. JAKARTA, KOMPAS — Hingga Rabu (4/9/2024),…

Masa Depan Pilkada 2024 Pascagugatan Nalar Kritis Rakyat

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

Nalar kritis publik merespons putusan MK soal pilkada bisa menjadi modal dasar untuk memilih di pilkada serentak nanti. Isu demokrasi…

Robohnya Kultur Demokrasi Kita

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu12 mins

Bukan hanya mundur, fondasi dan kultur demokrasi kita telah roboh. Butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Kita pernah bangga sebagai…

Dari Pramono, Luluk, hingga Marshel, Utak-atik Kandidat Pilkada di Menit Terakhir

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu14 mins

Perubahan syarat pencalonan membuat partai sibuk bongkar pasang kandidat kepala daerah meski pendaftaran sudah dibuka. Jarum jam menunjukkan pukul 02.30…

Pilkada Bakal Berlangsung Sengit

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu10 mins

Pilkada 2024 diperkirakan berlangsung lebih kompetitif dan berkualitas karena munculnya banyak kandidat alternatif. JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah…

Pengingkaran DPR-Pemerintah, Krisis Konstitusional, dan Pembangkangan Sipil

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu12 mins

Pembangkangan masyarakat sipil tak akan terjadi jika DPR dan pemerintah konsisten menegakkan hukum di atas kekuasaan. Tanda khas suatu negara…

Mengapa DPR dan Pemerintah Melawan Putusan MK Terkait Pilkada?

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu14 mins

Revisi UU Pilkada hanya makan waktu sekitar tujuh jam. Sejumlah materi revisi bertolak belakang dengan putusan MK. Apa yang bisa…

Putusan MK Terkait Pilkada Diapresiasi, Pemerintah-DPR Diminta Tidak Bermanuver

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, diminta untuk tidak melakukan manuver dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada…

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita