Kualitas Demokrasi Memburuk, Wacana Amendemen Kelima UUD 1945 Digulirkan
Evaluasi sistem ketatanegaraan diharapkan jadi atensi pemerintahan mendatang. Evaluasi dengan mengamendemen UUD 1945. JAKARTA, KOMPAS — Indonesia boleh jadi merupakan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Evaluasi sistem ketatanegaraan diharapkan jadi atensi pemerintahan mendatang. Evaluasi dengan mengamendemen UUD 1945. JAKARTA, KOMPAS — Indonesia boleh jadi merupakan…
Sistem politik Indonesia masih menyimpan bom waktu yang dapat meledak kapan pun. Berbagai kompromi tingkat tinggi dalam Sidang Tahunan (ST)…
Jakarta – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku heran lantaran adanya 10 persen suara tidak sah dalam satu TPS di Desa Tabarenah, Bengkulu Tengah…
Jakarta – Mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A mengubah petitum dalam gugatannya terkait syarat usia calon kepala daerah yang diajukannya ke Mahkamah…
TEMPO.CO, Semarang – Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tidak akan terlalu berpengaruh pada…
Profil ketua MK Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bersiap memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di…
Dalam demokrasi substantif, warga bukan obyek, melainkan subyek. Frasa ”kotak kosong” seakan mendapat konotasi baru dalam dunia politik Indonesia: dinasti…
Menjadi kepala daerah tak cukup bermodalkan popularitas, elektabilitas, ataupun darah biru politik. Pemilihan kepala daerah secara serentak nasional tahun 2024…
Kepentingan politik setiap pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di pilkada kemungkinan besar tak seragam. Memasuki Agustus, kesibukan partai dan…
Jika saat ini diterbitkan Perppu MD3, maka tidak didasarkan kondisi kegentingan. Ini bertentangan dengan syarat perppu. JAKARTA, KOMPAS — Wacana…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.