MK Heran Ada 10% Suara Tak Sah di Satu TPS Bengkulu Tengah: Aneh Ini
Jakarta – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku heran lantaran adanya 10 persen suara tidak sah dalam satu TPS di Desa Tabarenah, Bengkulu Tengah…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku heran lantaran adanya 10 persen suara tidak sah dalam satu TPS di Desa Tabarenah, Bengkulu Tengah…
Jakarta – Mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A mengubah petitum dalam gugatannya terkait syarat usia calon kepala daerah yang diajukannya ke Mahkamah…
TEMPO.CO, Semarang – Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tidak akan terlalu berpengaruh pada…
Profil ketua MK Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bersiap memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di…
Dalam demokrasi substantif, warga bukan obyek, melainkan subyek. Frasa ”kotak kosong” seakan mendapat konotasi baru dalam dunia politik Indonesia: dinasti…
Menjadi kepala daerah tak cukup bermodalkan popularitas, elektabilitas, ataupun darah biru politik. Pemilihan kepala daerah secara serentak nasional tahun 2024…
Kepentingan politik setiap pihak membuat pola koalisi dan kontestasi di pilkada kemungkinan besar tak seragam. Memasuki Agustus, kesibukan partai dan…
Jika saat ini diterbitkan Perppu MD3, maka tidak didasarkan kondisi kegentingan. Ini bertentangan dengan syarat perppu. JAKARTA, KOMPAS — Wacana…
PDI-P mendengar kabar pemerintah bakal menerbitkan Perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR. JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia…
MK menegaskan, pelaksanaan pemungutan suara serentak harus diikuti pelantikan secara serentak pula. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan pelantikan kepala daerah terpilih…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.