DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Bersuara soal Revisi UU Pemilu
Pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diharapkan ikut disuarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Pembahasan revisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diharapkan ikut disuarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
ANGGOTA Bawaslu RI, Puadi menyampaikan bahwa paradigma lama terkait data dan informasi (datin) hanya dianggap sebagai gudang data atau dokumentasi harus diubah. “Ke depan,…
PENELITI senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai gagasan mengenai pentingnya politik keteladanan menjadi sangat mendesak di tengah maraknya…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun…
Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dinilai bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum…
KBRN, Jakarta: Ketua Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG) Jimly Asshiddiqie mengatakan, perlunya menggeser paradigma penghargaan dari pejabat menuju…
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. (Foto: Tangkapan layar/Instagram/@cisaofficial) Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for…
M. Afifuddin, Ketua KPU RI. TIMES JAKARTA, JAKARTA – Proses pemilu tidak pernah usai. Meskipun KPU telah menyelesaikan seratus persen penyelenggaraan…
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Aturan mengenai pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari 30 organisasi seperti Perludem, Pusako FH Universitas Andalas, Puskapol UI,…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.