Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Perludem juga mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan kepada majelis hakim yang bertugas dalam perkara uji materi tersebut. Suara.com – Komisi…
Partai Garuda bantah gugatan batas usia calon kepala daerah untuk buka jalan bagi pengusungan Kaesang di Pilgub Jakarta. JAKARTA, KOMPAS…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK)…
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menyinggung soal transparansi konversi suara menjadi jumlah kursi DPR saat menjadi saksi ahli dari…
Republik Merdeka – Masyarakat sipil mendorong dilakukannya perbaikan sistem Pemilu, sebagaimana rujukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan…
SinPo.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja angkat bicara ihwal wacana perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu…
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama sejumlah pimpinan MPR mengunjungi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, Selasa…
Partai Gerindra menyebut jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bertambah, bisa pula berkurang. JAKARTA, KOMPAS — Rancangan undang-undang tentang perubahan…
USULAN sesat, tak masuk akal, juga nirnalar, datang dari anggota DPR yang semestinya mengedepankan kewarasan serta mengutamakan akal dan nalar. …
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap. JAKARTA, KOMPAS — Hakim…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.