Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 34

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita

  • Berita

Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu. Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi…

Continue reading
  • Berita

Gakkumdu tak Efektif, Eks Hakim MK: Saya Pernah Teriak Minta Dibubarkan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Mantan Wakil Ketua MK Aswanto. (Foto: tangkapan layar/YouTube MK). Eks hakim konstitusi Aswanto mengaku bahwa dirinya sempat meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu…

Continue reading
  • Berita

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Minta DPR-Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil Saat Revisi UU MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu11 mins

Jajak pendapat “Kompas” menunjukkan penilaian mayoritas publik yang menghendaki revisi UU MK melibatkan masyarakat. Proses revisi keempat Undang-Undang Nomor 24…

Continue reading
  • Berita

UU Pemilu Jangan Jadi Alasan Bawaslu atas Lemahnya Penindakan Pelanggaran

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

  KELEMAHAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…

Continue reading
  • Berita

MK Lanjutkan Sidang Pembuktian Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu2 mins

Juru Bicara MK Fajar Laksono. (foto Antara) Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan dismissalnya. Setelah itu, MK akan menggelar…

Continue reading
  • Berita

Revisi Cepat UU Pemilu Dapat Merugikan Citra PPP

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

Ketimbang revisi cepat UU Pemilu, kerja-kerja politik kepada konstituen dapat mendongkrak perolehan suara PPP di 2029. JAKARTA, KOMPAS – Partai…

Continue reading
  • Berita

Bahaya Revisi Undang-Undang MK Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melumpuhkan independensi hakim konstitusi. Melanggengkan kekuasaan otoriter. MUSLIHAT Dewan Perwakilan Rakyat me­revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai…

Continue reading
  • Berita

Melucuti Independensi Mahkamah Konstitusi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu13 mins

Revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tak hanya dinilai tidak penting dan tidak mendesak, tetapi juga terang-terangan menyerang kekuasaan kehakiman. Ini…

Continue reading
  • Berita

Seluruh Gugatan Tak Diterima MK, PPP Dipastikan Terlempar dari Senayan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

MK menyatakan tidak menerima gugatan PHPU yang diajukan PPP di 19 provinsi. PPP dipastikan gagal melaju ke Senayan. JAKARTA, KOMPAS…

Continue reading
  • Berita

Partai Buruh dan Gelora Gugat Aturan Syarat Pengusungan Calon Kepala Daerah ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Terkait keyakinan Partai Buruh itu, menurutnya substansi permohonan yang diajukan pihaknya sebetulnya sudah pernah diputus pada 19 tahun yang lalu…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • …
  • 197

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.