Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jajak pendapat “Kompas” menunjukkan penilaian mayoritas publik yang menghendaki revisi UU MK melibatkan masyarakat. Proses revisi keempat Undang-Undang Nomor 24…
KELEMAHAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…
Juru Bicara MK Fajar Laksono. (foto Antara) Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan dismissalnya. Setelah itu, MK akan menggelar…
Ketimbang revisi cepat UU Pemilu, kerja-kerja politik kepada konstituen dapat mendongkrak perolehan suara PPP di 2029. JAKARTA, KOMPAS – Partai…
Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melumpuhkan independensi hakim konstitusi. Melanggengkan kekuasaan otoriter. MUSLIHAT Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai…
Revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tak hanya dinilai tidak penting dan tidak mendesak, tetapi juga terang-terangan menyerang kekuasaan kehakiman. Ini…
MK menyatakan tidak menerima gugatan PHPU yang diajukan PPP di 19 provinsi. PPP dipastikan gagal melaju ke Senayan. JAKARTA, KOMPAS…
Terkait keyakinan Partai Buruh itu, menurutnya substansi permohonan yang diajukan pihaknya sebetulnya sudah pernah diputus pada 19 tahun yang lalu…
Upaya PPP bertahan di parlemen melalui jalur Mahkamah Konstitusi, kandas atau lanjut ke pembuktian, segera diputuskan. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah…
Hakim Konstitusi Anwar Usman. (tangkapan layar) Perludem Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Anwar Usman dengan Kuasa Hukum KPU Jakarta: Peneliti Perkumpulan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.