Rapat Paripurna DPR: Nasib Hak Angket di Tangan PPP
Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR dari lima fraksi berbeda menyatakan sikap ihwal penggunaan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR dari lima fraksi berbeda menyatakan sikap ihwal penggunaan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan…
Refly Harun Usai Konfersi Pers SPOT di ICMI (IDN Times/Irsan Rufai Hamdalah) Jakarta, IDN Times – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun,…
Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Ketua…
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo/RMOL Republik Merdeka – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga survei wajib menggelar…
Setidaknya lima dari sembilan fraksi di DPR ingin ambang batas parlemen 4 persen dipertahankan, bahkan diperbesar. JAKARTA, KOMPAS — Revisi…
GELORA.CO – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan hak angket kecurangan Pemilu 2024 harus ditujukan kepada eksekutif…
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) ogah ambil pusing dengan persoalan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Hal tersebut menjadi ranah DPR. “Itu urusan DPR,” ujar Presiden…
Anggota KPU RI Idham Holik/RMOL Republik Merdeka – Bantahan disampaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), terkait dugaan penggelembungan…
Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menganggap naik turunnya suara parpol di Sirekap KPU secara tiba-tiba…
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.