KPU: UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kegiatan Kampanye
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Jakarta, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi aturan presiden…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Jakarta, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi aturan presiden…
Jakarta -Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang terdiri dari sejumlah pembelajar dan pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi negara…
Demokrasi bisa ”bunuh diri” jika rakyat memilih pemimpin yang mewakili kepentingan khusus yang antidemokratis. Pada akhir abad ke-20, terutama setelah…
Lensaone.id-,Presiden Joko Widodo [Jokowi] melontarkan pernyataan terkait pemimpin negara boleh untuk berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan…
Kebijakan bantuan sosial rawan digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Pelanggaran ini berpeluang masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang…
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati. (Foto: Antara/tangkapan layar) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti…
Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan…
Katadata/Muhamad Fajar Riyandanu Presiden Jokowi mengatakan presiden dan menteri bisa ikut kampanye Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap…
Koalisi Pemilu Bersih melaporkan Kementerian Pertahanan ke Badan Pengawas Pemilu karena dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara demi kepentingan salah…
Setelah lebih dari 25 tahun reformasi politik, Indonesia masih saja mengalami persoalan prinsipil dalam berdemokrasi. Proses elektoral, baik pada level…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.