Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 7

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Kategori: Berita

  • Berita

Revisi UU Pemilu Dinilai Perlu Dibahas Lewat Pansus

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu2 mins

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dinilai membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu…

Continue reading
  • Berita

MK Minta DPR dan Pemerintah Lengkapi Bukti Saat Pembahasan Revisi UU TNI

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Para pemohon menilai pembentukan UU TNI hasil revisi oleh pemerintah dan DPR tidak memenuhi asas partisipasi publik karena dinilai dilakukan…

Continue reading
  • Berita

Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Kemendagri Evaluasi Menyeluruh

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan 4 pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Kemengedari hari ini akan melakukan…

Continue reading
  • Berita

Wamendagri Minta Penyelenggara Pemilu Tingkatkan Integritas

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu2 mins

KBRN, Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya….

Continue reading
  • Berita

Legislator: UU Perampasan Aset perlu diiringi integritas aparat

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu0 mins
Continue reading
  • Berita

Pemerintah Mematangkan Konsep dan Penerapan e-Voting, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri sejumlah instansi terkait sedang mematangkan konsep penerapan e-voting yang akan masuk dalam muatan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan…

Continue reading
  • Berita

Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas Lewat Pansus

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu2 mins

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan jika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu…

Continue reading
  • Berita

Serap Aspirasi RUU KUHAP, Komisi III DPR Undang Mahasiswa Pekan Depan

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu2 mins

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan pihaknya mengundang berbagai elemen mahasiswa guna menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Continue reading
  • Berita

MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian Materiil UU Nomor 36 Tahun 2008

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu7 mins

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist) Dalam keterangannya, Yustinus menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Mahkamah…

Continue reading
  • Berita

Romahurmuziy dan Waketum PPP Saling Sindir soal Kriteria Calon Ketum Baru, Berikut Nama-nama yang Beredar

8 bulan yang lalu8 bulan yang lalu9 mins

MENJELANG Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi saling sindir…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 196

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.