Berita | DECONSTITUTE

Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu2 mins

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu)…

Ahli: Peran Ganda Baznas Potensial Timbulkan Konflik Norma

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu11 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu6 mins

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus mantan Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Satya Arinantoa, menjadi ahli yang dihadirkan DPR untuk memberi…

September DPR Bakal Selesaikan RUU KUHAP

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi III DPR menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam masa persidangan mendatang. Wakil…

Makin Panas DPR Vs MK Buntut Putusan Pisah Pemilu

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah terus memantik suara protes dari DPR. Legislator di Senayan kini merasa…

Pemohon Tidak Siapkan Ahli, Sidang Uji Formil UU BUMN Ditunda

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas…

Pengembangan Tes Partisipasi Bermakna Pembentukan UU TNI

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu10 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan Mahkamah Konstitusi…

KPU Hormati Putusan MK dan Akan Lakukan Evaluasi Komprehensif Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Kepada Pembentuk Undang-Undang

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta, kpu.go.id – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 harus dijadikan sebagai fakta yang wajib dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan undang-undang…

Pakar ingatkan revisi UU Pemilu harus akomodasi pertimbangan hukum MK

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Padang (ANTARA) – Pakar hukum sekaligus peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar),…

Revisi UU Pemilu Dinilai Perlu Dibahas Lewat Pansus

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dinilai membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu…

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita