Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • Berita
  • Page 7

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Kategori: Berita

  • Berita

Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu2 mins

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu)…

Continue reading
  • Berita

Ahli: Peran Ganda Baznas Potensial Timbulkan Konflik Norma

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu11 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…

Continue reading
  • Berita

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu6 mins

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus mantan Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Satya Arinantoa, menjadi ahli yang dihadirkan DPR untuk memberi…

Continue reading
  • Berita

September DPR Bakal Selesaikan RUU KUHAP

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu2 mins

PUBLICANEWS, Jakarta – Komisi III DPR menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam masa persidangan mendatang. Wakil…

Continue reading
  • Berita

Makin Panas DPR Vs MK Buntut Putusan Pisah Pemilu

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu8 mins

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah terus memantik suara protes dari DPR. Legislator di Senayan kini merasa…

Continue reading
  • Berita

Pemohon Tidak Siapkan Ahli, Sidang Uji Formil UU BUMN Ditunda

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas…

Continue reading
  • Berita

Pengembangan Tes Partisipasi Bermakna Pembentukan UU TNI

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu10 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan Mahkamah Konstitusi…

Continue reading
  • Berita

KPU Hormati Putusan MK dan Akan Lakukan Evaluasi Komprehensif Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Kepada Pembentuk Undang-Undang

10 bulan yang lalu10 bulan yang lalu4 mins

Jakarta, kpu.go.id – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 harus dijadikan sebagai fakta yang wajib dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan undang-undang…

Continue reading
  • Berita

Pakar ingatkan revisi UU Pemilu harus akomodasi pertimbangan hukum MK

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu4 mins

Padang (ANTARA) – Pakar hukum sekaligus peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar),…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU Pemilu Dinilai Perlu Dibahas Lewat Pansus

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu2 mins

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dinilai membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 197

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.