Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan…
Republik Merdeka – Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu)…
Liputan6.com, Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi tim kampanye dan tim sukses dalam kampanye Pemilu 2024. Aturan tentang larangan ASN…
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP menyetujui…
KPU sudah kirim surat pengunduran konsultasi Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas…
Di tengah lalu lalang masyarakat yang tengah ”menikmati” hari bebas kendaraan bermotor, di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (19/11/2023) pagi,…
Jakarta, CNN Indonesia — Aparatur sipil negara (ASN) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye maupun diikutsertakan dalam gelaran…
JAKARTA – Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK) akan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA), Senin (20/11/2023)…
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menonaktifkan sementara AH (32), komisioner Bawaslu Medan yang terjaring operasi tangkap tangan…
Jakarta – Para kepala daerah menggugat Undang-Undang Pilkada terkait masa berakhirnya jabatan kepala daerah sebelum 5 tahun akibat adanya Pilkada…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.