Pakar Hukum: Solusi Kecurangan Pemilu Itu Hak Angket, Bukan MK
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjawab persoalan hak angket yang dinilai bisa mencegah kecurangan Pemilu 2024….
Peran dan hak angket DPR krusial untuk mengusut apakah terdapat potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 atau tidak. Calon presiden Ganjar…
Jakarta -Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya yang ada di parlemen untuk menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024….
Foto: Instagram @mohmahfudmd JAKARTA, INAKORAN.COM Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut DPR dan Partai politik boleh mengeluarkan hak angket untuk…
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasyat) Sugiyanto/RMOL Republik Merdeka – Dari beragam wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK yang ditegaskan dalam UUD…
Jakarta -Sejumlah pihak mengusulkan adanya hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pakar Hukum Tata Negara Trisakti, Radian Syam menilai hak angket bukan langkah…
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Net Republik Merdeka – Hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan…
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Sumber: KOMPAS TV/Bongga Wangga) JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan, tidak…
Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara dan konstitusi Fahri Bachmid menilai usulan penggunaan hak angket dan interpelasi DPR untuk mengusut…
Jakarta -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai penyelesaian sengketa hasil pemilu, khususnya pilpres, bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril berpendapat penyelesaian…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.