Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menggugat perihal kepemimpinan Firli Bahuri dkk pasca putusan masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun.
Jakarta – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan kasasi yang diajukan pihaknya pada akhir Mei lalu atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan vonis penundaan pemilu 2024 dari PN Jakpus.
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat syarat usia capres/cawapres agar diturunkan dari 40 tahun menjadi minimal 35 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini muncul gugatan serupa tapi meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan sekalian menjadi 25 tahun.
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Alhasil, PRIMA tidak bisa menjadi peserta pemilu 2024.
Jakarta – Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Syarief berpendapat MK tidak memiliki wewenang untuk memutus batas usia minimum Capres dan Cawapres.
Jakarta – Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) harus direvisi. Gerindra menilai penyelenggara negara meski belum berusia 40 tahun harusnya bisa menjadi capres/cawapres.
Jakarta – Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli, berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Omnibus Law, karena merugikan kepentingan nasional, merugikan puluhan juta buruh, dan hanya menguntungkan kepentingan beberapa pihak.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang karena pemerintah belum siap memberikan jawaban dan DPR berhalangan hadir. Hal itu terkait gugatan ‘Otoritas Jasa Keuangan adalah penyidik tunggal’ di UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memutuskan menonaktifkan Denny Indrayana sebagai Wakil Presiden KAI 2019-2024 terkait laporan Mahkamah Konstitusi (MK) atas cuitan Denny yang menyebar rumor putusan MK. Namun Denny mengaku yang meminta nonaktif dari KAI adalah dirinya sendiri.
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menonaktivkan sementara Prof Denny Indrayana sebagai Wapres DPP KAI masa bakti 2019-2024. Keputusan ini diambil menyusul pengaduan dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Juli 2023.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.