Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Bakal calon legislatif partai Demokrat Denny Indrayana buka suara terkait proses hukum kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta politikus PDI Perjuangan, Ong Yenny mempertajam argumen soal gugatan kampanye di tempat ibadah. Ikut bergabung menggugat warga Jakarta, Handrey Mantiri.
JAKARTA – Makhamah Konstitusi (MK) diketahui akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat terkait bocoran putusan MK soal sistem pemilu.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.
Jakarta – Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan modifikasi sistem pemilu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu melihat fenomena kutu loncat petualang politik hingga kekurangan proporsional terbuka dan tertutup.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka. Sidang menjadi lama karena banyak organisasi yang menjadi pihak terkait sehingga mau tidak mau harus didengarkan MK.
Jakarta – Judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diajukan advokat Arifin Purwanto ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain meminta SIM berlaku seumur hidup, Arifin Purwanto berharap agar nomor polisi (nopol) kendaraan dan STNK berlaku seumur hidup.
Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan advokat Yasin Djamaluddin, yang meminta agar kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapus. Malah MAKI meminta kejaksaan diluaskan kewenangannya, yaitu bisa menyidik kasus kolusi dan nepotisme.
Jakarta – Tiga warga negara Indonesia (WNI) M Helmi Fahrozi, Ramos Petege dan Leonardus Magai menggugat UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiganya meminta periode pengurus Parpol maksimal 2 kali periode.
Jakarta – Notaris Hartono menang di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) dicabut oleh hakim konstitusi. Hartono berharap jaksa mencabut PK atas dirinya yang berstatus manusia bebas. Sejumlah pihak mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dan mengajukan surat ke Mahkamah Agung (MA).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.