Aturan untuk Pejabat dan Kepala Daerah Terkait “Cawe-cawe” Kampanye Pemilu
JAKARTA – Isu “cawe-cawe” atau intervensi pejabat negara dalam pemilu mencuat belakangan ini karena pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Isu “cawe-cawe” atau intervensi pejabat negara dalam pemilu mencuat belakangan ini karena pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JAKARTA – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rupanya membolehkan kepala negara mengampanyekan pihak selain dirinya dalam pemilu.
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan, pihaknya akan membatalkan pencalonan seorang peserta Pemilu 2024 bila yang bersangkutan terbukti melakukan politik uang di kampanye nanti. Hal tersebut lantaran telah menodai jalannya tahapan pesta demokrasi.
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 bukanlah hal yang mudah, terutama mengawasi kampanye di rumah ibadah. Bawaslu pun menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sama-sama mengawasi kampanye pada pemilu mendatang.
JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor l Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menetapkan perubahan masa kampanye dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.