Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konsititusi

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: mahkamah konsititusi

  • Berita

Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan UU Pers soal Perlindungan Hukum bagi Wartawan

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu3 mins

Ilustrasi jurnalis.(Freepik/user2846165) JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang…

Continue reading
  • Berita

MK Nyatakan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…

Continue reading
  • Berita

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu6 mins

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus mantan Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Satya Arinantoa, menjadi ahli yang dihadirkan DPR untuk memberi…

Continue reading
  • Berita

Ambang batas parlemen dan menatap masa depan demokrasi

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu5 mins

Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa. Yogyakarta (ANTARA) – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold atau ambang…

Continue reading
  • Berita

Ahli: Bubarkan Pilkada Jika MK Tak Batalkan Kemenangan Calon Petahana yang Selewengkan APBD untuk Kampanye

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu7 mins

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan untuk sengketa Pilkada Kabupaten Banggai dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli di Ruang…

Continue reading
  • Berita

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilkada Selasa dan Rabu Besok

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu3 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan perkara Pilkada 2024 pada Selasa dan Rabu (4-5/2/2025)….

Continue reading
  • Berita

Dugaan Maladministrasi Sengketa Pilkada Serentak 2024, 9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu3 mins

Sembilan Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan maldministrasi sengketa Pilkada 2024. (Foto: Ist) Laporan tersebut dilayangkan oleh Lokataru Foundation…

Continue reading
  • Berita

Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Digelar 6 Februari 2025, Longki Djanggola : Yang Bersengketa di MK Tunggu Putusan Hukum

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu3 mins

JAKARTA, MERCUSUAR – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada…

Continue reading
  • Berita

Nomor Urut di Pemilu Dinilai Bikin Bias, Saran Cukup Foto dan Nama Paslon

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu4 mins

Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta KPU tidak lagi memakai nomor urut dalam Pilkada selanjutnya. Pakar Hukum Pemilu Universitas…

Continue reading
  • Berita

MK Gelar Sidang 52 Sengketa Pilkada Hari Ini, 3 di Antaranya Provinsi di Papua

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Gedung Mahkamah Konstitusi. KPU Kukar tunjuk lima kuasa hukum untuk hadapi sidang sengketa hasil Pilkada 2024 yang diajukan oleh dua…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 11

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.