MK Putuskan Pilkada Ulang Harus Digelar Paling Lama 1 Tahun Setelah Kotak Kosong Menang
Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan Hakim Konstitusi memimpin sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan Hakim Konstitusi memimpin sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di…
Revisi UU Pilkada hanya makan waktu sekitar tujuh jam. Sejumlah materi revisi bertolak belakang dengan putusan MK. Apa yang bisa…
JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, diminta untuk tidak melakukan manuver dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada…
Profil ketua MK Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bersiap memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk kursi DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pasalnya, yang bersangkutan…
Sebanyak 37 perkara sengketa pemilu legislatif 2024 akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 6 Juni 2024. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah…
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap. JAKARTA, KOMPAS — Hakim…
Revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tak hanya dinilai tidak penting dan tidak mendesak, tetapi juga terang-terangan menyerang kekuasaan kehakiman. Ini…
Sejumlah mantan hakim mengkritik upaya ‘diam-diam’ DPR dan pemerintah merevisi UU MK. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar…
Revisi UU MK dan komposisi Pansel KPK berpotensi melemahkan kedua lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu. JAKARTA, KOMPAS —…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.