Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan perwakilan DPR yang menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menyatakan penolakan terhadap pemilihan legislatif (Pileg) sistem proporsional tertutup. MK bakal menggelar sidang lanjutan gugatan uji materi atas ketentuan pileg menggunakan sistem proporsional terbuka itu pada hari ini.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bakal digelar pada Kamis, 24 Januari 2023. Dalam sidang gugatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka itu, Fajar menyebut hakim akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Jakarta – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi (MK) punya wewenang untuk menggelar persidangan gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penggugat uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menyempurnakan permohonan mereka.
Jakarta – Pakar Pemilu Aditya Perdana menilai tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Aditya, revisi atau penentuan sistem pemilu seharusnya dilakukan oleh DPR.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih tidak mengatur ulang alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024, meski sudah diberi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan nilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential treshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Langkah tersebut diambil Partai Buruh untuk dapat mengajukan calon presiden (capres) alternatif.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan, partainya ingin mendorong agar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Jakarta – Sejumlah warga menggugat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berencana menggugat aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.