Gugat ke MK, PKN Harap Parpol Non-Senayan Bisa Usung Capres 2024
Jakarta – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKN berharap parpol non-Senayan yang berlaga di pemilu bisa mengusung capres 2024.
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKN berharap parpol non-Senayan yang berlaga di pemilu bisa mengusung capres 2024.
Jakarta – Presidential Threshold (PT) atau syarat minimal parpol bisa mengusung capres-cawapres, sudah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, berulang kali juga MK menolak gugatan yang ingin menurunkan PT di bawah 20 persen itu.
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memastikan perwakilan DPR yang menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menyatakan penolakan terhadap pemilihan legislatif (Pileg) sistem proporsional tertutup. MK bakal menggelar sidang lanjutan gugatan uji materi atas ketentuan pileg menggunakan sistem proporsional terbuka itu pada hari ini.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bakal digelar pada Kamis, 24 Januari 2023. Dalam sidang gugatan terhadap sistem pemilu proposional terbuka itu, Fajar menyebut hakim akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Jakarta – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi (MK) punya wewenang untuk menggelar persidangan gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penggugat uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menyempurnakan permohonan mereka.
Jakarta – Pakar Pemilu Aditya Perdana menilai tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Menurut Aditya, revisi atau penentuan sistem pemilu seharusnya dilakukan oleh DPR.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih tidak mengatur ulang alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024, meski sudah diberi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan nilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential treshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Langkah tersebut diambil Partai Buruh untuk dapat mengajukan calon presiden (capres) alternatif.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan, partainya ingin mendorong agar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.