Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konstitus

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tag: mahkamah konstitus

  • Berita

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

Deconstitute1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu6 mins

  PERJANJIAN yang melibatkan pihak Indonesia dan dibuat hanya dalam bahasa asing, tanpa ada versi bahasa Indonesia-nya, adalah tidak sah….

Continue reading
  • Berita

Mahkamah Konstitusi beri putusan “dismissal” 158 perkara pilkada hari ini

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang yang akan memberikan putusan sela (dismissal) 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur,…

Continue reading
  • Berita

Fokus Awasi Sidang Sengketa Pilkada, Masa Tugas MKMK Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memperpanjang masa tugas Majelis Kehormatan MK (MKMK) hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan masa…

Continue reading
  • Berita

Hakim MK: Lembaga Peradilan Tak Bisa Utak-atik Syarat Usia Calon di Pilkada

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

Pengaturan syarat usia calon kepala-wakil kepala daerah merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang. JAKARTA, KOMPAS — Hakim Konstitusi Arief Hidayat…

Continue reading
  • Berita

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Minta DPR-Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil Saat Revisi UU MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu11 mins

Jajak pendapat “Kompas” menunjukkan penilaian mayoritas publik yang menghendaki revisi UU MK melibatkan masyarakat. Proses revisi keempat Undang-Undang Nomor 24…

Continue reading
  • Berita

Advokat Perbaiki Uji Citra Diri Peserta Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu12 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemohon Nomor 166/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian ketentuan mengenai citra diri peserta pemilu dalam Pasal 1 angka 35,…

Continue reading
  • Berita

Perludem Minta MK Tolak Gugatan Pemilu Proporsional Terbuka

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Perludem meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan kader parpol. Penggugat meminta sistem pemilu diubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.