Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Dri Utari Christina Rachmawati angkat suara mengenai terpilihnya mantan Wakil…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Dri Utari Christina Rachmawati angkat suara mengenai terpilihnya mantan Wakil…
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun…
Meski empat hakim MK menilai sebagian permohonan uji formil UU TNI seharusnya dikabulkan, lima lainnya menolak uji formil. Uji…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV), dan…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…
Para pemohon menilai pembentukan UU TNI hasil revisi oleh pemerintah dan DPR tidak memenuhi asas partisipasi publik karena dinilai dilakukan…
Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan dismissal terkait perkara perselisihan atau sengketa hasil Pilkada pada Selasa, 4 Februari dan Rabu, 5 Februari 2025. Sebanyak…
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024 (PHP-kada) pada sidang putusan sela (dismissal) yang…
MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi…
Ahli mendorong MK untuk menyelesaikan sengketa Pilkada Jayawijaya dengan pola electoral justice. Liputan6.com, Jakarta – Pakar Hukum Pidana/Hukum Pemilu Prof Dr….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.