Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konstitusi

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: mahkamah konstitusi

  • Berita

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

Deconstitute1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu3 mins

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun…

Continue reading
  • Berita

Pertimbangan Empat Hakim MK Menerima Uji Formil UU TNI

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu12 mins

  Meski empat hakim MK menilai sebagian permohonan uji formil UU TNI seharusnya dikabulkan, lima lainnya menolak uji formil. Uji…

Continue reading
  • Berita

Dualisme Pemahaman Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman dengan Pihak Asing

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Devi Ramadhani (Pemohon I), Yanhar Mizam (Pemohon II), Agung Ramadhan (Pemohon III), Anandhita Sandryana (Pemohon IV), dan…

Continue reading
  • Berita

Ahli: Peran Ganda Baznas Potensial Timbulkan Konflik Norma

6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu11 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sejatinya fungsi negara yang melekat pada kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diposisikan sebagai regulator dan tidak…

Continue reading
  • Berita

MK Minta DPR dan Pemerintah Lengkapi Bukti Saat Pembahasan Revisi UU TNI

7 bulan yang lalu7 bulan yang lalu4 mins

Para pemohon menilai pembentukan UU TNI hasil revisi oleh pemerintah dan DPR tidak memenuhi asas partisipasi publik karena dinilai dilakukan…

Continue reading
  • Berita

40 Perkara Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian, 270 Gugur

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu3 mins

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) selesai membacakan putusan dismissal terkait perkara perselisihan atau sengketa hasil Pilkada pada Selasa, 4 Februari dan Rabu, 5 Februari 2025. Sebanyak…

Continue reading
  • Berita

MK Putuskan 40 Gugatan Sengketa Pilkada Lanjut ke Sidang Pembuktian, Ini Daftarnya

11 bulan yang lalu11 bulan yang lalu5 mins

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan 310 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2024 (PHP-kada) pada sidang putusan sela (dismissal) yang…

Continue reading
  • Berita

MK Batasi Jumlah Saksi di Sidang Sengketa Pilkada: Pilgub 6, Pilbub dan Pilwalkot 4

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu3 mins

MK membatasi jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi…

Continue reading
  • Berita

Sengketa Pilkada Jayawijaya, Ahli Nilai PSU Jalan Terbaik

12 bulan yang lalu12 bulan yang lalu4 mins

Ahli mendorong MK untuk menyelesaikan sengketa Pilkada Jayawijaya dengan pola electoral justice. Liputan6.com, Jakarta – Pakar Hukum Pidana/Hukum Pemilu Prof Dr….

Continue reading
  • Berita

Partisipasi di Atas 100%, Cabup Maximus Minta Pilkada Mimika Diulang

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi menggugat hasil Pilbup Mimika ke Mahkamah…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 31

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.