DPR Resmi Usulkan Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Jakarta – Komisi III DPR secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Komisi III DPR secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tengah uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Yasonna Laoly turut memberikan tanggapannya.
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menargetkan penyelesaian investigasi dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan hakim Aswanto rampung pada 1 Maret 2023.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menyidangkan gugatan UU Pemilu. Merespons itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap plus dan minus dari sistem pemilu terbuka (coblos caleg) dan sistem pemilu tertutup (coblos partai).
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022. Upaya ‘sulap’ putusan MK ini disebut dilakukan dalam 49 menit saja.
Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan pengubahan substansi putusan MK merupakan kategori pelanggaran kelas berat. Bahkan, kata dia, ancamannya bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan hakim konstitusi jika terbukti.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. MK pun diminta menolak uji materi itu agar Pemilu tetap dilakukan dengan mencoblos nama calon anggota legislatif, bukan gambar partai politik.
Jakarta – Penggugat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan pemilu proporsional terbuka. Sebab, gugatan ini berkejaran dengan waktu jadwal pendaftaran caleg.
Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.
Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN), Oce Madril mengemukakan perlu dikaji kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Bahwa kedua sistem pemilu tersebut pada faktanya pernah diterapkan di Indonesia dan sama-sama memiliki aspek konstitusionalitas.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.