Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN), Oce Madril mengemukakan perlu dikaji kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Bahwa kedua sistem pemilu tersebut pada faktanya pernah diterapkan di Indonesia dan sama-sama memiliki aspek konstitusionalitas.
Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim khawatir gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda menunda Pemilu 2024.
JAKARTA – Senator DPD yang membidangi bidang hukum, DR Abdul Kholik, mendesak hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan sementara proses penanganan perkara. Hal ini karena proses sidang majelis kehormatan MK masih menangani dugaan pemalsuan putusan.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, upaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak usulan sistem pemilu dengan proporsional tertutup masih terus dilakukan.
Jakarta – Skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat 9 pilar MK bergetar. Akhirnya MK membuat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tugas pertama yang diemban adalah mengungkap skandal putusan MK Nomor 103 yang diubah substansinya. Siapa anggota MKMK itu?
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2023 yang menegaskan presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres). MPR juga akan mengawal putusan MK tersebut.
Jakarta – Perkara dugaan pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir setelah kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa 9 hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti dalam laporan dugaan pemalsuan putusaan. Di sisi lain, MKMK akan memeriksa dari sisi etik hakim konstitusi.
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki waktu 30 hari kerja untuk mengusut perubahan isi putusan MK pada perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
Jakarta – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tindak pidana pemalsuan karena diduga telah mengubah substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 soal uji materi UU MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.