Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • MK

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: MK

  • Berita

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Deconstitute1 bulan yang lalu1 bulan yang lalu4 mins

  SEJUMLAH warga negara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang…

Continue reading
  • Berita

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

Deconstitute2 bulan yang lalu2 bulan yang lalu9 mins

RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional…

Continue reading
  • Berita

Patuhi Putusan MK, Puan Bakal Bahas Kuota 30 Persen Perempuan di Pimpinan AKD

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu8 mins

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar komposisi pimpinan dan anggota alat kelengkapan di…

Continue reading
  • Berita

MK Diminta Uji Konstitusionalitas Aturan Kewajiban Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu6 mins

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dinilai bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum…

Continue reading
  • Berita

Soal Putusan MK Syarat Capres-Caleg Tak Harus S1, Komisi II DPR Bakal Diskusikan

Deconstitute3 bulan yang lalu3 bulan yang lalu4 mins

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat…

Continue reading
  • Berita

MK Nyatakan UU Tapera Bertentangan dengan UUD 1945

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…

Continue reading
  • Berita

Uji UU Parpol, Pemohon Nilai Minimnya Demokrasi Internal Picu Oligarki

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Jakarta, Beritasatu.com – Seorang warga bernama Tri Makno mengajukan uji materi terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan…

Continue reading
  • Berita

Uji formil rampung, MK lanjut sidangkan uji materi UU TNI

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu5 mins

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU…

Continue reading
  • Berita

Ada Tumpang Tindih Aturan, UU Tipikor Digugat ke MK

Deconstitute4 bulan yang lalu4 bulan yang lalu3 mins

Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, menegaskan pentingnya Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999…

Continue reading
  • Berita

Hasto Minta MK Ubah Vonis Maksimal Rintangi Kasus Korupsi Jadi 3 Tahun Bui

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu5 mins

Jakarta – Mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan terhadap pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan kasus…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 26

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.