MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
KETENTUAN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali menuai gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)….
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
KETENTUAN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali menuai gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)….
Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Jakarta, IDN Times – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) angkat bicara soal permohonan…
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden terkait pengangkatan Adies Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). “Keppres…
JAKARTA, KOMPAS.com – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) mengajukan permohonan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) maksimal menjadi…
SEJUMLAH warga negara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang…
RAISSA Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua anak muda penyintas penyakit kronis menggugat UU Penyandang Disabilitas ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional…
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar komposisi pimpinan dan anggota alat kelengkapan di…
Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dinilai bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat…
Gedung Mahkamah Konstitusi. MK tegaskan larangan wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan melalui putusan yang dibacakan dalam sidang perkara nomor…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.