Revisi UU MK Bisa Menyandera Hakim Konstitusi
JAKARTA,KOMPAS — Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengegolkan revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada rapat paripurna, hari ini (5/12/2023), kandas. Menteri Koordinator…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA,KOMPAS — Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengegolkan revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada rapat paripurna, hari ini (5/12/2023), kandas. Menteri Koordinator…
Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil yang ingin anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang…
Jakarta (SIB) Advokat, Gugum Ridho Putra bersama Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) mengajukan permohonan uji materiil sejumlah pasal ke Mahkamah…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Persyaratan usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan…
Jakarta, CNN Indonesia — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (24/11)….
JAKARTA, iNews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman sudah sesuai prosedur. Pengangkatan itu…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen untuk perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan…
Jakarta – Para kepala daerah menggugat Undang-Undang Pilkada terkait masa berakhirnya jabatan kepala daerah sebelum 5 tahun akibat adanya Pilkada…
KBR, Jakarta – Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bisa dibatalkan melalui uji materi…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.