Mahkamah Konstitusi Segera Agendakan Sidang Putusan soal Batas Usia Cawapres
TEMPO.CO, Jakarta – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan sampai saat ini majelis hakim konstitusi belum membaca putusan soal…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
TEMPO.CO, Jakarta – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan sampai saat ini majelis hakim konstitusi belum membaca putusan soal…
TEMPO.CO, Jakarta – Seluruh fraksi di Komisi III DPR kompak mendukung politikus PPP sekaligus Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, untuk…
Jakarta – Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPU dan Bawaslu memiliki…
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Liputan6.com, Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak semua permohonan yang…
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Aktivis yang tergabung Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, permohonan gugatan…
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pengujian formil terkait pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang sebelumnya merupakan Perppu…
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan memutuskan perkara gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…
Jakarta – UU TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu terkait dengan usia pensiun prajurit TNI.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua gugatan uji materi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) di Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.