Warga Papua Gugat Masa Jabatan Ketum Parpol, Minta Maksimal 10 Tahun
Jakarta – Dua warga Papua mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 Ayat 1b dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/7).
Tag: MK
Continue reading
Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, Politisi PAN: Hal Wajar
Jakarta – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal 10 merupakan hal yang wajar.
Dianggap Tak Serius, MK Tolak Gugatan UU Parpol Terkait Jabatan Ketua Umum
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review (JC) atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Terutama perihal masa jabatan Ketua Umum Partai Politik.
MK Tolak Perpanjang Masa Jabatan KPU di Daerah agar Berakhir Serentak Usai 2024
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara nomor 120/PUU-XX/2022 untuk memperpanjang masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota.
UU Parpol Digugat, MK Diminta Atur Masa Jabatan Ketum Parpol untuk Cegah Dinasti Politik
JAKARTA – Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh warga Nias bernama Eliadi Hulu dan warga Yogyakarta bernama Saiful Salim.
MK Segera Laporkan Denny Indrayana Terkait Pelanggaran Kode Etik
JAKARTA – Makhamah Konstitusi (MK) diketahui akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat terkait bocoran putusan MK soal sistem pemilu.
Partai Buruh Minta Presiden Hadiri Judicial Review UU Cipta Kerja di MK Besok
JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara Jakarta, Rabu (21/6/2023) besok.
MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Sederet Tanggapan Pimpinan Partai
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga, pelaksanaan Pemilu nanti tetap dilakukan secara terbuka. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-XIX/2022 yang dibacakan pada Kamis 15 Juni 2023.
6 Alasan MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Jadi Tertutup
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 agar sistem pemilu beralih jadi proporsional tertutup pada Kamis (15/6). Hakim konstitusi memutus tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.
Tolak Permohonan, MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.